JAKARTA, KOMPAS.com — Pada tingkat pelaksanaannya, Ujian Nasional (UN) masih menemui banyak masalah, khususnya pada siswa. Sementara dari sisi alokasi anggarannya pun tidak pernah terbuka kepada publik dan dievaluasi secara menyeluruh dan mendasar.
Besarnya keinginan pemerintah untuk tetap mempertahankan UN dan menyelenggarakannya hingga tahun ajaran 2010/2011 ini patut dikatakan cukup mengherankan. Satu hal yang perlu diamati adalah pada aspek anggaran.
Demikian hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Selasa (22/12/2009). Menurutnya, proses anggaran untuk UN begitu tertutup, padahal komponennya banyak.
"Kenapa UN ngotot dipertahankan, kita wajib curiga, Mendiknas harus memperjelas penggunaan uang itu, karena dilihat dari prosedur operasional standar (POS), anggaran UN itu tidak hanya dikelola oleh pemerintah (Depdiknas)," ujar Ade.
Ade menga takan, anggaran UN sangat besar, mulai dari APBN, APBD, bahkan dari masyarakat juga ada. Dia bilang, jika dihitung-hitung bisa mencapai Rp 1 triliun.
"Keterbukaan pemakaiannya itu yang mesti didorong, karena selama ini tidak pernah terbuka dan disosialisasikan ke masyarakat. Temuan kami, banyak guru yang terlambat mendapatkan anggaran UN sehingga harus meminta pada orangtua murid. Begitu dana itu turun, uang dari orangtua murid tidak dikembalikan, itu kan masalah," ujarnya.
Tahun ini, pemerintah telah menganggarkan dana Rp 572,850 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan UN 2010 dari tingkat SD hingga SMA/sederajat. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) bagi murid SD, madrasah ibtidaiyah (MI), serta SDLB dan Paket Kesetaraan
0 Komentar:
Posting Komentar